Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 7 Agustus 2025, sehubungan dengan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji 2025. Pemanggilan ini menandakan keseriusan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan haji, yang merupakan salah satu program vital bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya laporan yang menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan dalam penetapan kuota haji, yang dianggap tidak transparan dan merugikan jamaah.
ICW menduga bahwa pengaturan kuota haji yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada telah membuka ruang bagi praktik korupsi. Dalam laporan tersebut, ICW juga mencatat bahwa masalah ini sangat merugikan jamaah calon haji, karena mereka berpotensi kehilangan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji akibat penyelewengan tersebut. Pemanggilan Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK bertujuan untuk menggali lebih dalam peran yang dimiliki mantan Menteri Agama tersebut dalam kebijakan yang diduga bermasalah ini.
Dengan perkembangan ini, masyarakat pun semakin berharap agar penyelidikan KPK dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini, dan menegakkan keadilan demi perlindungan terhadap hak-hak jamaah calon haji. KPK diharapkan dapat memberikan tindakan yang tegas jika terbukti ada kesalahan dalam pengelolaan kuota haji.
